Berita

Berita ❯ Kota Padang

Pemprov dan Polda Sumbar Perkuat Mitigasi Karhutla, Targetkan Wilayah Bebas Titik Api

TVRI Sumatera Barat • Seputar Sumbar 21 Oktober 2026 JAM 11:19:55 WIB

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar sepakat memperkuat mitigasi dan pengawasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah strategis ini ditempuh melalui pemantauan berkala di seluruh wilayah kabupaten dan kota guna memastikan daerah tetap aman dari ancaman kebakaran.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Jawari, serta Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin, di kediaman Wakil Gubernur di Padang, Selasa (20/10/2026).

Sebagai langkah konkret, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar di setiap wilayah akan segera berkoordinasi dengan jajaran polres setempat. Sinergi lintas sektoral ini dijadwalkan mulai berjalan dalam waktu dekat untuk mengoptimalkan pengawasan di lapangan.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan, pemerintah daerah dan kepolisian memiliki komitmen kuat untuk mencegah munculnya titik api. Seluruh sumber daya yang ada akan dikerahkan demi menghindari dampak serius karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

"Kami telah sepakat dengan Pak Kapolda dan Pak Wakapolda bahwa untuk Sumbar kita tidak mentoleransi karhutla. Sumbar harus nol titik api," tegas Vasko.

Ia menjelaskan, pengawasan berkala yang melibatkan kepolisian di daerah bertujuan mendeteksi potensi kebakaran sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. "Nanti UPTD Kehutanan kita akan turun secara berkala dengan Kapolres untuk melakukan pemantauan di seluruh wilayah," imbuhnya.

Selain memperketat pengawasan karhutla, Pemprov Sumbar memastikan pemantauan kualitas udara terus berjalan. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, and Geofisika (BMKG) secara aktif memantau perkembangan udara sebagai acuan pengambilan kebijakan lanjutan.

Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar telah menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengoptimalkan pelayanan fasilitas kesehatan di setiap tingkatan. Langkah ini disiapkan guna mengantisipasi potensi gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap serta memastikan warga mendapat penanganan yang memadai.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Jawari menyatakan siap menginstruksikan seluruh kapolres agar proaktif berkoordinasi dengan UPTD Kehutanan di wilayah hukum masing-masing. Menurutnya, kolaborasi erat antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat merupakan kunci utama efektivitas pencegahan karhutla.

"Sumbar ini harus kita jaga betul. Pemprov dan Polda akan kita sinkronkan untuk memastikan upaya ini berjalan sesuai harapan. Selain itu, kita juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat," ujar Irjen Pol Jawari.

Polda Sumbar, lanjutnya, berkomitmen penuh mendukung program pemerintah daerah selama sejalan dengan kewenangan kepolisian dan berorientasi pada kepentingan publik. Melalui sinergi yang solid dan partisipasi aktif masyarakat, risiko karhutla serta dampak kabut asap di Sumatera Barat diharapkan dapat ditekan secara maksimal.

Wartawan : Tio Furqan Pratama
Editor : REDAKSI PORTAL MEDIA BARU