Berita ❯ Kota Padang
Pemprov Sumbar Tetapkan UMP 2027 Rp3,38 Juta, Naik 6,29 Persen
TVRI Sumatera Barat • Seputar Sumbar 21 November 2026 JAM 22:26:02 WIB

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.383.258. Angka ini naik Rp200.303 atau 6,29 persen dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.182.955.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang diteken Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.
Mahyeldi menyatakan kenaikan upah minimum ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertahankan iklim usaha dan investasi di daerah.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” kata Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Ia menambahkan, perumusan kebijakan pengupahan ditempuh melalui dialog lintas pemangku kepentingan agar hubungan industrial tetap harmonis dan berkeadilan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar, Firdaus Firman, menjelaskan besaran UMP 2027 lahir dari kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/buruh, serta akademisi.
Menurut Firdaus, Dewan Pengupahan merumuskan kenaikan itu berdasarkan inflasi Sumbar sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi cumulative-to-cumulative (c-to-c) 3,99 persen, serta indeks tertentu atau nilai alfa 0,7.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027.Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” ujarnya.
Selain UMP, Dewan Pengupahan juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258 atau Rp100.000 lebih tinggi dari UMP.
Firdaus merinci rekomendasi UMSP berlaku untuk empat sektor usaha, yaitu, Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431), Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437) serta Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
“Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian,risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya,” tutur Firdaus.
Pemprov Sumbar berharap aturan pengupahan tahun depan dapat memperkuat perlindungan pekerja tanpa menghambat pertumbuhan sektor usaha di Sumatera Barat.
Wartawan : Tio Furqan Pratama
Editor : REDAKSI PORTAL MEDIA BARU
❝❞ Komentar Anda
Berita Lainnya
Berita Terkini Seputar Sumatera Barat
Tim Sapu Jagat Satresnarkoba Polres Pessel Tangkap Dua Pengedar Sabu di Dua Lokasi Berbeda
21 November 2026 JAM 17:33:03 WIB
Tim Charlie Polresta Padang Amankan 12 Motor Brong dan Pengemudi Ugal-ugalan Saat Patroli KRYD
21 November 2026 JAM 17:13:38 WIB
Pria 30 Tahun Tenggelam di Danau Maninjau Saat Menjaring Ikan, Tim SAR Lakukan Pencarian
21 November 2026 JAM 11:48:30 WIB