Berita

Berita ❯ Kabupaten Pasaman Barat

Kakanwil Kemenhaj Sumbar Desak Travel Bertanggung Jawab atas 105 Jemaah Umrah

TVRI Sumatera Barat • Seputar Sumbar 09 November 2026 JAM 22:41:53 WIB

SUMBAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mendesak pihak travel bertanggung jawab atas tertahannya 105 jemaah umrah asal Pasaman Barat di Jakarta. Ia meminta pengelola travel mengembalikan biaya perjalanan yang telah dibayarkan jemaah sesuai dengan hak masing-masing.

Untuk memastikan penanganan jemaah, Rifki langsung bertolak ke Jakarta pada Senin (9/11/2026). Ia meninjau kondisi jemaah sekaligus memastikan keselamatan dan kebutuhan mereka selama menunggu kepulangan ke Sumatera Barat.

Rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan dua orang mutawif. Mereka semula dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur. Namun, rencana keberangkatan tersebut tidak terlaksana sehingga rombongan tertahan di Jakarta.

Selama menunggu kepastian keberangkatan, sejumlah jemaah dilaporkan mengalami kelelahan dan tekanan psikologis. Rifki memastikan kondisi mereka menjadi perhatian dalam penanganan tersebut, termasuk upaya memulihkan kondisi jemaah setelah mengalami ketidakpastian perjalanan.

“Kami pro kepada jemaah, tetapi juga pro kepada travel yang berizin. Kami tidak akan membiarkan travel tidak berizin memberangkatkan jemaah,” tegas Rifki.

Kemenhaj Sumbar juga mengupayakan pemulangan jemaah secara bertahap menggunakan maskapai Lion Air. Sebanyak 38 orang dijadwalkan pulang pada tahap pertama, disusul sembilan orang pada hari berikutnya. Jemaah lainnya akan dipulangkan secara bertahap sesuai pengaturan penerbangan.

Biaya tiket kepulangan ditanggung keluarga pemilik travel. Pihak keluarga juga masih mendampingi jemaah selama proses penanganan di Jakarta.

Namun, penanganan tidak berhenti pada pemulangan. Rifki meminta pihak travel memberikan pertanggungjawaban atas persoalan tersebut, termasuk mengembalikan biaya perjalanan yang telah dibayarkan jemaah.

Ia menegaskan, Kemenhaj akan menindak tegas penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang memberangkatkan jemaah tanpa mengantongi izin. Penindakan juga menyasar PPIU berizin yang terbukti memfasilitasi keberangkatan jemaah melalui travel tidak berizin.

“Kalau travelnya tidak berizin, maka akan sulit untuk mempertanggungjawabkan secara penuh perjalanan ibadah umrah tersebut,” ujarnya.

Menurut Rifki, kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Sumatera Barat. PPIU yang belum mengantongi izin tidak boleh memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan fasilitas atau izin penyelenggara lain.

Sebagai tindak lanjut, Kemenhaj akan menelusuri status perizinan travel yang terlibat dan memeriksa dugaan penggunaan fasilitas penyelenggara lain. Pemeriksaan juga perlu memastikan keterlibatan PPIU berizin yang diduga memfasilitasi keberangkatan tersebut.

Satgas Pengawasan Kemenhaj pusat turut melakukan penanganan di lokasi. Kemenhaj Sumbar juga akan memperketat pengawasan terhadap PPIU di wilayah Sumatera Barat, termasuk pemeriksaan dokumen perizinan dan administrasi keberangkatan jemaah.

Pengawasan tersebut mencakup kepastian jadwal keberangkatan, tiket pergi dan pulang, visa, serta akomodasi jemaah. Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik pemberangkatan jemaah oleh penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan.

Rifki mengingatkan masyarakat agar memeriksa legalitas travel sebelum mendaftar umrah. Calon jemaah juga perlu memastikan seluruh komponen perjalanan sebelum melakukan pembayaran.

Wartawan : Tio Furqan Pratama
Editor : REDAKSI PORTAL MEDIA BARU