Berita

Berita Seputar Sumatera Barat

BeritaKota Padang

Komisi VII DPR RI Tinjau Pemulihan Sektor Pariwisata dan IKM Pascabencana di Sumatera Barat

TVRI Sumatera BaratPemerintahan 12 Februari 2026 JAM 20:01:24 WIB

PADANG - Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Barat pada Kamis, 12 Februari 2026. Kunjungan ini difokuskan untuk membahas langkah-langkah pemulihan serta perlindungan bagi sektor pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terdampak bencana alam di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Gubernur Sumatera Barat itu, Komisi VII melakukan audiensi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Topik utama yang diangkat adalah penggalian informasi mendalam mengenai objek-objek pariwisata dan sektor industri yang mengalami kelumpuhan atau penurunan produktivitas akibat bencana.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dan jajaran Forkopimda, Perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kepala dinas teknis terkait di lingkungan Pemprov Sumbar, serta Pimpinan lembaga penyiaran publik (LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, dalam arahannya, menekankan pentingnya kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata.

Menurut Evita, Sumatera Barat memiliki kekayaan alam yang luar biasa sebagai modal utama daya tarik wisata. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak akan maksimal tanpa fondasi tata kelola yang kuat.

"Potensi Sumatera Barat itu luar biasa, apalagi potensi alamnya. Namun, tantangannya juga besar. Aspek kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan harus menjadi pondasi utama agar pembangunan pariwisata kita benar-benar berjalan maksimal," ujar Evita.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, memaparkan besarnya skala kerusakan yang menghantam wilayahnya pascabencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu.

Dalam laporannya, Vasko merinci dampak serius yang melumpuhkan sektor pariwisata dan infrastruktur di sembilan kabupaten serta kota, termasuk wilayah terdampak parah seperti Solok, Tanah Datar, Agam, dan Pesisir Selatan.

“Berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi, tercatat sebanyak 67 titik destinasi wisata mengalami kerusakan signifikan dengan total luas area terdampak mencapai 983.238 meter persegi,” ucapnya.

Ia menambahkan, sektor akomodasi pun tak luput dari hantaman bencana, di mana sedikitnya 14 unit homestay dilaporkan mengalami kerusakan berat, yang mengancam stabilitas ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

Secara finansial, angka kerugian yang ditimbulkan tergolong besar. Vasko menyebutkan bahwa estimasi kerusakan fisik infrastruktur menyentuh angka Rp45,5 miliar, sementara nilai kerugian ekonomi secara keseluruhan diprediksi mencapai Rp16,7 miliar.

Vasko menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Ia menaruh harapan besar pada sinergi lintas sektoral untuk membangkitkan kembali wajah pariwisata Minangkabau di mata dunia.

Kunjungan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan pusat untuk mempercepat revitalisasi sektor ekonomi kreatif dan industri di Sumatera Barat.

Melalui koordinasi ini, DPR RI memastikan bahwa bantuan dan program pemulihan dari pemerintah pusat terserap secara tepat sasaran oleh para pelaku usaha dan pengelola destinasi wisata yang terdampak.

Wartawan : Tio Furqan Pratama
Editor : REDAKSI PORTAL MEDIA BARU


❝❞ Komentar Anda

Berita Lainnya

Berita Terkini Seputar Sumatera Barat