Berita

Berita ❯ Kota Padang

Tanggapi Kritik DPRD Soal Kekeringan, Fadly Amran: Baiknya Berbasis Data Valid

TVRI Sumatera Barat • Seputar Kota Padang 28 Januari 2026 JAM 16:28:46 WIB

PADANG - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut baik kritik dan masukan dari jajaran DPRD Kota Padang terkait penanganan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang.

Namun, Fadly mengingatkan agar setiap kritik yang disampaikan sebaiknya merujuk pada data valid dan fakta di lapangan.

Menurut Fadly, sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan bentuk kolaborasi penting dalam penanganan pasca-bencana, asalkan didasari oleh informasi yang akurat.

Dalam keterangannya, Fadly memaparkan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah bergerak cepat sejak pekan lalu dengan berkoordinasi bersama BPBPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Sekitar lima hari lalu, kami menginisiasi rapat untuk memetakan masalah kekeringan. Per hari ini, Alhamdulillah Daerah Irigasi (DI) Lubuk Minturun yang merupakan kewenangan kota sudah kembali teraliri air. Begitu juga dengan bagian kanan DI Koto Tuo yang sudah mengalir sejak kemarin," ujar Fadly Amran, Rabu, 28 Januari 2026.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemko Padang telah memetakan titik-titik terdampak secara mendetail. Data tersebut kemudian diteruskan ke Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) untuk mendapatkan dukungan penanganan infrastruktur.

“Untuk penanganan yang sedang berjalan antara lain pemetaan lokasi, saat ini terdapat 264 titik kekeringan yang sudah diidentifikasi secara by name by address. Sembari menunggu perbaikan infrastruktur, Pemko telah menyalurkan sekitar 27 hingga 28 juta kubik air bersih kepada masyarakat terdampak. Kita juga melibatkan stakeholder terkait untuk dropping air ke wilayah yang membutuhkan penanganan darurat,” tuturnya.

Fadly menegaskan bahwa saat ini seluruh jajaran Pemko sedang bekerja dengan intensitas tinggi untuk mengatasi dampak bencana hidrometeorologi. Ia menekankan pentingnya memahami pembagian kewenangan (tupoksi) antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

"Kami yakin semua pihak bekerja all out, mulai dari anggota DPR RI, kementerian, Pemprov, hingga relawan. Namun, tentu ada pembagian kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Yang terpenting adalah kita semua memiliki semangat yang sama untuk segera pulih dari dampak bencana," ujarnya.

Wartawan : Tio Furqan Pratama
Editor : REDAKSI PORTAL MEDIA BARU